'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Sejarah ‘Aisyiyah
Home » Sejarah
 

Semilir Aisyiyah di Jawa Barat

Perkembangan Aisyiyah di Jawa Barat nampaknya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan Muhammadiyah Jawa Barat sendiri sebagai induk persyarikatannya. Sampai saat ini, diyakini bahwa di Jawa Barat, kota yang pertama secara resmi membuka perwakilan pimpinan Muhammadiyah adalah Kota Garut.

Muhammadiyah di kota Garut secara resmi berdiri pada tanggal 30 Nopember 1923 dengan Surat Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta nomor. 18 dengan status Pimpinan Cabang. Tercatat beberapa nama sebagai perintis pendirian Muhammadiyah di kota Garut adalah H. M. Djamhari, Wangsa Eri, Masjamah, dan H.M. Gazali Tusi. Menurut Djarnawi Hadikusumo ”Dalam tahun 1921 diresmikan berdirinya cabang Srandakan dan Imogiri, keduanya terletak di daerah Yogyakarta. Lalu Blora, Surabaya, dan Kepanjen, Tahun 1922 berdiri cabang Surakarta, Garut, Jakarta, Purwokerto, Pekalongan dan Pekajangan" (H.Djarnawi Hadikusumo, TT, Hal 78).

Perbedaan angka tahun pendirian dalam Surat Ketetapan Pimpinan Pusat yaitu tahun 1923 dengan informasi yang diberikan oleh Djarnawi Hadikusumo yaitu tahun 1922 bisa dimaklumi. Tahun 1923, adalah tahun "resmi" berdirinya Muhammadiyah di Kota Garut secara "faktual", hitam di atas putih dalam bentuk piagam pendirian. Sedangkan tahun 1922, sebagaimana ungkapan Djarnawi Hadikusumo adalah untuk menunjuk tentang waktu adanya gerakan persyarikatan Muhammadiyah di Kota Garut. Artinya, sebuah gerakan organisasi kemasyarakatan bisa saja secara resmi baru berdiri di tahun 1923, tapi sebenarnya gerakannya itu sudah berlangsung sejak tahun 1922 atau bahkan jauh sebelum itu.

Kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan masih terjadi di jaman modern seperti saat ini yang sudah didukung dengan alat komunikasi dan transportasi yang sudah maju, apalagi di jaman sebelum kemerdekaan yang segalanya masih serba terbatas. Terlebih lagi kalau hal ini dihubungkan dengan persyaratan pendirian sebuah perwakilan pimpinan dan peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang baru memberikan keleluasaan kepada Muhammadiyah untuk bergerak di seluruh Nusantara di tahun 1921. Sebelumnya, ijin itu hanya terbatas untuk keresidenan Yogyakarta saja.

Meskipun tahun resmi berdirinya cabang Muhammadiyah Garut baru tercatat pada tahun 1923, namun dapat dipastikan kalau ajaran dan pemahaman keagamaan sebagaimana paham agama yang dikembangkan oleh K. H. Ahmad Dahlan telah terpatri di sebagian kecil penduduk kota Garut beberapa tahun sebelumnya, hal ini dapat dipahami mengingat beberapa hal seperti :

1.       Di Garut telah berdiri sebuah Madrasah ibtidaiyyah bernama AI Hidayah berangka tahun 1919. Istilah ibtidaiyyah adalah "Istilah yang biasa dipakai oleh madrasah - madrasah milik Muhammadiyah saat itu, untuk membedakan madrasah yang dikelola oleh organisasi lain, seperti PSII dengan istilah Madrasah Islamiyyah" (Dikdik Dahlan L, 1996 ; 16).

2.       Madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Masjamah yang merupakan salah seorang perintis Muhammadiyah dan pada tahun 1923 secara resmi tanah dan bangunannya diserahkan kepada Muhammadiyah. Artinya, penyelenggaraan madrasah itu telah berlangsung sejak sebelum tahun 1923.

3.       Madrasah itu terletak di kampung Lio sebutan untuk sebuah perkampungan pengrajin batu-bata yang sejak awal perkembangan Muhammadiyah tempat itu dijadikan pusat kegiatan Muhammadiyah di Garut. Kampung Lio juga berdekatan dengan kampung Pasar Baru dan Ciledug yang merupakan kampung - kampung basis bakal anggota Muhammadiyah.

4.       Nama "Al Hidayah" pada waktu itu adalah nama sebuah kelompok pengajian di Garut yang sebenarnya adalah nama lain untuk gerakan Muhammadiyah yang pada saat itu pergerakan Muhammadiyah baru terbatas di keresidenan Yogyakarta sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda Nomor. 81 tahun 1914. Sempitnya izin yang diberikan, tidak mempersempit gerakan Muhammadiyah. Pada saat itu K. H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar gerakan Muhammadiyah di luar kota Yogyakarta menggunakan nama lain seperti Nurul Islam di Pekalongan, Sidiq Amanah Tabligh Fathonah di Solo, al Munir di Ujung Pandang dan lain - lain. Izin diperbolehkannya Muhammadiyah bergerak di luar Yogyakarta sendiri baru keluar pada tanggal 2 September 1921.

Perintisan Muhammadiyah di kota Garut banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar kota Garut. Salah seorangnya adalah H. Djamhari putra Dasiman yang berasal dari kota Kudus. Dasiman mengasingkan diri ke tanah Pasundan (Garut) untuk menghindari fitnah dari pemerintah Belanda sesudah perang Diponegoro. Menurut Kunto Sofianto mereka datang dan menetap di Garut sekitar awal tahun 1900-an. Bahkan kelompok pengajian al Hidayah yang menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah sendiri pada saat itu banyak diikuti oleh para pedagang batik dan kain bodasan di lingkungan pasar baru, pajagalan dan Ciledug (Groutweg) yang merupakan tempat berdomisilinya para pedagang pendatang itu. Fenomena penyebaran gerakan Muhammadiyah di kota Garut ini nampaknya memiliki kesamaan dengan yang terjadi di daerah - daerah lain. Penyebaran Muhammadiyah sedikit banyak terjadi melalui interaksi para pedagang. Konon, masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau juga melalui jalur perdagangan. Bermula dari perkenalan para pedagang Minangkabau yang berada di Pekalongan dengan Kyai Dahlan yang sering melakukan tabligh di daerah itu. Interaksi ini membawa pengaruh yang sangat besar dan akhirnya faham keagamaan yang disampaikan oleh Kyai Dahlan terbawa ke ranah minang.

Demikian juga dengan perintisan Muhammadiyah di Garut. H. Djamhari adalah seorang pedagang batik yang sering mengambil barang dagangannya ke Yogyakarta. Dalam perjalanannya itu ia sangat tertarik dengan madrasah Muhammadiyah di Suronatan yang begitu maju dan banyak memiliki siswa. Teringat dengan madrasah al Hidayah yang dikelolanya di Garut memotivasi untuk mengenal lebih jauh terhadap pergerakan Muhammadiyah. Pada perkembangan selanjutnya, ia berkenalan dengan Tobamin (Ketib Amin) yang tiada lain adalah K. H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah yang dikaguminya. Menurut catatan Acep Muharom yang melakukan wawancara dengan beberapa anggota keluarga H. Djamhari, K. H. Ahmad Dahlan pernah berkunjung ke Garut bersama Kyai Fachrudin untuk memperkenalkan gerakan Muhammadiyah.

Apabila Aisyiyah secara resmi berdiri tahun 1917 bahkan K.H.Ahmad Dahlan telah membina para calon pimpinannya melalui Sopo Tresno sejak tahun 1914, besar kemungkinan ketika H. Djamhari dan rekannya mendirikan Muhammadiyah di Garut beliau sekaligus juga merintis pendirian Aisyiyah, karena ketika mendirikan Muhammadiyah di Garut, di Yogyakarta sudah berdiri Aisyiyah. Artinya ketika            H. Djamhari berkunjung dan bertukar pikiran dengan K. H. Ahmad Dahlan, sudah dapat dipastikan selain K. H. Ahmad Dahlan mengenalkan Muhammadiyah juga sekaligus mengenalkan pergerakan Aisyiyah-nya kepada H. Djamhari itu.

Dalam buku Sedjarah Singkat Muhammadijah Tjabang/Daerah Garut yang ditulis H. M. Fadjri, disebutkan bahwa mengiringi pendirian cabang Muhammadiyah Garut itu tidak terlepas juga dengan penyelenggaraan amal usahanya. Salah satu amal usaha itu adalah penyelenggaraan pengajian yang dilakukan secara rutin. Bahkan pengajian itu tidak hanya diperuntukkan kaum pria saja, melainkan diselenggarakan pula untuk kaum wanita. Pada halaman 9 (sembilan) tulisan tersebut disebutkan bahwa "Amal usaha jang mula2 didjalankan ialah mengadakan pengadjian2 tiap seminggu sekali dan mengadakan kursus2 agama Islam setiap malam, bergiliran antara golongan pria dan wanita".

Penyelenggaraan pengajian yang melibatkan kaum pria dan wanita oleh para pimpinan Muhammadiyah cabang Garut tersebut nampaknya merupakan bagian dari upaya mereka untuk menanamkan dan menyebarkan pemahaman dan pengamalan Islam sebagaimana yang difahami dan menjadi dasar gerakan Muhammadiyah beserta seluruh bagian dan amal usahanya. Bahkan pemuda dan pemudi (pelajar) pun tidak luput dari garapannya. Dari kegiatan ini, di kemudian hari diharapkan mereka dapat memperoleh kesadaran untuk aktif secara bersama - sama menggerakan dakwah melalui organisasi Muhammadiyah. Buktinya, tidak lama berselang, di Garut kemudian berdiri Siswa Praja (SP), Siswa Praja Wanita (SPW), dan Aisyiyah. Siswa Praja (SP) di kemudian hari berubah menjadi Pemuda Muhammadiyah sedangkan SPW menjadi Nasyi'atul Aisyiyah.

Mengenai pendirian Aisyiyah, menurut H. M. Fadjri diterangkan "Pada tahun 1925 atas usaha K. H. Gazali Tusi diusahakan pula berdirinja Bagian 'Aisjijah, jang para anggauta serta pengasuhnja diambil dari para siswa kursus jang biasa diadakan setiap malam dibawah pimpinan K. H. Gajali Tusi sendiri". Pimpinan 'Aisyiyah Garut yang pertama terdiri dari :                .

Ketua                                                   : Siti Suhaimi Wiriasasmita

Sekretaris                                            : Siti Hasanah Tasmedi

Bendahari                                           : H. Siti Rachmah

Pembantu - pembantu                     : 

1.    Siti Kalfijah

2.    Siti Maslihat

3.    Siti Umi Kulsum

4.    Siti Rukmanah

Melihat tahun berdirinya, berarti antara pendirian Muhammadiyah Cabang Garut dengan Aisyiyah di Garut hanya berselang waktu 2 (dua) tahun. Muhammadiyah tahun 1923, sementara Aisyiyah didirikan tahun 1925, delapan tahun setelah K. H. Ahmad Dahlan meresmikan pendirian Aisyiyah di Yogyakarta. Bahkan uniknya, sebagaimana keterangan H. M. Fadjri, pendirian Aisyiyah di Garut justru lebih dahulu ketimbang dengan pembantu pimpinan lainnya seperti Bagian Tabligh, Bagian sekolah dan bagian PKU yang baru didirikan tahun 1926. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya seruan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui kongres ke 11 tahun 1922 di Yogyakarta yang salah satu keputusannya menyerukan kepada seluruh pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah untuk mendirikan bagian Aisyiyah.

Seperti halnya dengan awal pendirian di tingkat pusat, status Aisyiyah di Cabang Garut pun semula merupakan pembantu pimpinan. Karena itu penyebutannya pun masih "Bagian 'Aisyiyah", seperti halnya menyebut Bagian Tabligh, Bagian Sekolahan dan Bagian PKU.

Sekalipun baru berstatus sebagai pembantu pimpinan, namun gerakan Aisyiyah sejak mulai didirikannya telah berupaya mewujudkan sebuah program yang monumental, dan dapat disaksikan sepanjang jaman, yaitu mendirikan sebuah mesjid yang dikhususkan untuk kaum wanita. Mesjid yang mulai dibangun tahun 1925 dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 1926 ini terletak di kampung Pengkolan, di atas tanah wakaf dari Ibu Hadidjah, yang kemudian dikenal dengan nama Mushola 'Aisyiyah. Bangunan Mushola 'Aisyiyah di Garut ini merupakan Mushola 'Aisyiyah yang kedua di Indonesia, setelah sebelumnya berdiri Mushola Aisyiyah yang pertama di Yogyakarta sekitar tahun 1922 yang kemudian disusul di Pekajangan tahun 1937 sebagai Mushola Aisyiyah ketiga. Mushola 'Aisyiyah Garut itu, sampai saat ini masih berdiri menjadi saksi langkah demi langkah gerakan Aisyiyah di Garut dan gerakan Muhammadiyah umumnya.

Dari kota Garut, Muhammadiyah merangkak menyentuh beberapa kota yang berdekatan. Salah satu kota yang mendapat pengaruh besar penyebaran Muhammadiyah dari Garut adalah Tasikmalaya. Di kota ini Muhammadiyah mulai tercium keharumannya di tahun 1935.Beberapa orang yang tercatat memiliki banyak jasa masuknya Muhammadiyah di Tasikmalaya adalah Hidayat, Moh. Fadjri (Ketua PMC Garut), A. S. Bandy, dan Sutama yang kemudian nama terakhir ini ditetapkan sebagai Ketua PMC pertama di Tasikmalaya.

Dari Tasikmalaya, Muhammadiyah kemudian mencium Kota Ciamis, Kuningan, dan Cirebon. Para Mubaligh Cirebon, kemudian mengepakan sayapnya ke arah Indramayu dan Majalengka.

Dari arah utara, penyebaran Muhammadiyah di Jawa Barat berpangkal dari Jakarta yang dulu dikenal dengan nama Batavia atau Betawi. Di Jakarta, sebagaimana perkiraan sementara ini cabang Muhammadiyah berdiri tidak selang lama waktunya dengan pendirian cabang di Garut. Tokoh yng tercatat sebagai perintis Muhammadiyah di tanah Batavia ini adalah Kartosudharmo. Dari Jakarta Muhammadiyah dibawa oleh Asep Mujtaba alumnus perguruan AI Irsyad Jakarta yang kenal dekat dengan Yunus Anis. Melalui jasa kedua orang yang bersahabat dekat ini, pada tahun 1926 resmi berdiri cabang Muhammadiyah di Jasinga - Bogor. Dari Jasinga, Muhammadiyah kemudian merambat ke daerah terdekatnya, yaitu Leuwiliang yang berdiri tahun 1928. Selain menyentuh wilayah Bogor, dari Jakarta pemahaman Muhammadiyah merambat juga ke Cianjur dan Sukabumi yang diperkirakan sudah berdiri secara resmi pada tahun 1930.

Angka tahun itu mungkin saja pendirian resminya, namun bisa jadi Muhammadiyah dalam arti pemahaman keagamaannya sudah menyentuh kota - kota itu jauh sebelumnya. Apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan salah satu sisi riwayat kehidupan KH. Ahmad Dahlan. Selain beristri Nyai Walidah, Kyai Dahlan juga pernah menikah dengan beberapa orang janda yang salah satunya adalah dengan "Ibu Nyai Aisjah (Adik Ajengan Pengulu) Tjiandjur". (KHA Dahlan hal 9) Bahkan dari istrinya yang berdarah Pasundan ini Kyai memperoleh seorang anak perempuan bernama Dandana. Dari perkawinannya ini kita bisa menduga - duga kalau Kyai Dahlan pernah berkunjung atau mungkin berdomisili sekalipun dalam waktu yang sangat singkat di Cianjur.

Perkawinan K. H. Ahmad Dahlan dengan Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur itu dimungkinkan dilakukan setelah beliau mendirikan Muhammadiyah. Jadi antara tahun 1912 sampai tahun 1923, tahun wafatnya. Hal ini didasarkan kepada keterangan yang diperoleh dari Dr. Suratmin SF yang meyatakan bahwa "Perkawinannya dengan Nyai Abdullah dengan harapan agar agama Islam sesuai dengan kemurniannya dapat berkembang dalam Kraton dan dalam benteng". Hal serupa mungkin juga dilakukan oleh K. H. Ahmad Dahlan ketika beliau menikahi Aisyah. Menurut R. Hailani Hilal (Cucu Nyai Ahmad Dahlan) ”Setelah perkawinan K. H. A. Dahlan dengan 'Aisyah ini, maka Muhammadiyah Jawa Barat berkembang dengan cepat. Agama Islam dapat dihayati dengan menyeluruh. (Nyai 38)

Perkembangan Muhammadiyah di Jawa Barat yang merambat sejak tahun 1920-an itu sangat mungkin diikuti pula dengan masuk dan berdirinya amal usaha serta bagian lain yang tidak terpisahkan dengan Muhammadiyah, seperti Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Wathan. Pada bulan Juni 1937 Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat menerbitkan majalah "Soeara Pemoeda Muhammadijah Djawa Barat". Majalah yang terbit tiap tanggal 15 dan sudah berwarna kuning kecoklatan itu merupakan terbitan No. 3 di tahun I (1937). Artinya, majalah ini terbit pertamakali pada tanggal 15 bulan April tahun 1937.

Pada tahun yang sama (1937) di Bandung terbit pula majalah Amal No. 24 bertiti mangsa tanggal 5 Desember 1937. Tahun ini (1937) merupakan tahun kedua dari penerbitan majalah Amal. Majalah ini diterbitkan oleh Muhammadiyah cabang Bandung setiap bulan 2 kali. Artinya Majalah ini mulai terbit sejak bulan Januari tahun 1936. Salah satu rubrik tetap dalam majalah tersebut adalah "Gentra Istri". Rubrik ini merupakan rubrik khusus yang diisi dan dibina oleh Aisyiyah Cabang Bandung. Inilah salah satu bukti bahwa perkembangan Muhammadiyah di Jawa Barat juga diikuti dengan sangat baik oleh pendirian dan perkembangan beberapa bagian dan atau Organisasi otonom Muhammadiyah pada saat itu, termasuk kaum wanitanya, yaitu Aisyiyah.

Perkembangan Aisyiyah di beberapa kota di Jawa Barat nampaknya tidak jauh waktunya dengan pendirian dan perkembangan Muhammadiyah di daerah yang bersangkutan. Menurut catatan Suara Muhammadiyah No 2 yang terbit pada bulan Maret 1941, sampai tahun 1940 di Jawa Barat (pada saat itu Batavia masih termasuk di dalamnya) sudah berdiri 24 cabang dan ranting/group Aisyiyah, yaitu :

A. Cabang :

1. Garut                                                 2. Kuningan

3. Cirebon                                             4. Jasinga

5. Tasikmalaya                                     6. Bogor

7. Leuwiliang                                        8. Batavia

9. Cianjur                                              10. Bandung

11. Sukabumi

B. Ranting/Group :

1. Jatinegara                                        2. Cihuni

3.  Kubangkondang (Menes)            4. Tanah Abang

5.  Bendungan                                     6. Tanah Tinggi

7.  Lemah Abang                                 8. Kemayoran

9.  Rangkasbitung                               10.Soreang

11. Cimahi                                            12. Ciledug

13 Karawang

 

Pendirian dan Perkembangan PW. Aisyiyah Jawa Barat

Menurut keterangan yang didapat, Aisyiyah Wilayah Jawa Barat resmi berdiri pada tanggal 22 Sya'ban 1388 H. Bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1969 dengan kode wilayah W.4. Pendirian resmi Aisyiyah Wilayah Jawa Barat ini dituangkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah nomor. 094/PPA/A/XI/1988 tertanggal 13 Dzulhijjah 1408 bertepatan dengan tanggal 28 Juli 1988. Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Dra. H. Elyda Djazman dan Dra. H. St. Wardanah, masing masing secara berurutan menjabat sebagai ketua dan sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah yang berkedudukan di Yogyakarta.

Ada beberapa kejanggalan menyangkut Surat Keputusan pendirian Aisyiyah di Jawa Barat di atas. Pertama, Aisyiyah Jawa Barat berdiri tanggal 16 Februari 1969 sedangkan Surat Keputusannya baru keluar di tahun 1988 tepatnya tanggal 28 Juli 1988 apalagi Surat itu ditandatangani oleh Dra. H. Elyda Dazman yang memangku jabatan sebagai Ketua PP Aiyiyah jelas bukan di tahun 1969. Elyda Djazman menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah mulai tahun 1985 - 1995. Kedua, istilah yang dipergunakan untuk menunjukan tingkat pimpinan dengan ”Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah disingkat PWA", padahal dulu lebih dikenal dengan istilah ”Pimpinan 'Aisyiyah Wilayah disingkat PAW".

Mengenai penomoran dan "titi mangsa" (tanggal) surat, nampaknya surat tersebut hanyalah sebagai legalitas formal saja untuk melegalisasi pendirian pimpinan yang belum tersurat dalam sebuah akta pendirian secara resmi. Artinya tanggal pendirian itu, yaitu tanggal 16 Februari 1969 bisa jadi merupakan tanggal yang pasti dan akurat tentang pendirian Aisyiyah Wilayah Jawa Barat, tapi pada saat terjadinya pendirian Aisyiyah waktu itu belum disahkan melalui piagam pendirian tertulis secara resmi dan baru dikeluarkan piagam Pendiriannya di tahun 1988.

Kemungkinan kedua, piagam itu pernah terbit pada saat pendiriannya. Hanya saja karena arsip piagam itu baik yang berada di Pimpinan Pusat maupun di wilayah hilang dan hanya diketahui tanggal pendiriannya saja tanpa diketahui nomor piagam pendiriannya, maka Pimpinan Pusat mengeluarkan piagam pendirian yang baru dengan nomor urut surat seperti mengikuti nomor Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah yang sedang berjalan dan berlaku di tahun pembuatan surat yaitu tahun 1988. Nampaknya, kemungkinan yang kedua inilah yang terjadi. Sebab tidak mungkin pendirian sebuah level organisasi setingkat Muhammadiyah dan Aisyiyah tanpa penerbitan piagam pendirian, apalagi hal ini terjadi di tahun 1969. Di tahun 1923 saja, Muhammadiyah sudah mampu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Cabang Muhammadiyah Garut dengan Piagam Pendirian resmi.

Hal ini dikuatkan dengan penyebutan istilah level pimpinan. Dalam Surat Keputusan tersebut disebut dengan istilah Pimpinan Wilayah Aisyiyah disingkat PWA. Padahal, seyogyanya penyebutan istilah level pimpinan di tahun 1969 masih dengan "Pimpinan Aisyiyah Wilayah" disingkat PAW. Hal ini mengingat bahwa perubahan penyebutan istilah itu didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor. 5 tahun 1986 tentang Ruang lingkup, Tata-cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

Mengenai tahun pendirian Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Barat yaitu tahun 1969 sangat bisa dimaklumi, mengingat PW. Muhammadiyah Jawa Barat saja baru ditetapkan pada tanggal 20 Maret 1966 melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor. J/02/W/PP/66. Kelahiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat tersebut merupakan respons terhadap hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 36 di Bandung tahun 1965 yang mengamanatkan penyempurnaan struktur pimpinan Persyarikatan yang terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting sebagaimana berlaku saat ini. Hanya saja istilah yang dipergunakan saat itu adalah Pimpinan Muhammadiyah Wilayah disingkat PMW, di tingkat kabupaten dan kota bernama Pimpinan Muhammadiyah Daerah disingkat PMD, demikian seterusnya sampai tingkat ranting.

Memang, dalam perjalanannya istilah penyebutan level pimpinan khususnya di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baik yang datang dari intern persyarikatan maupun atas pengaruh eksternal seperti adanya peraturan pemerintah di atas. Dalam Ensiklopedi Muhammadiyah diuraikan tentang perubahan dan perkembangan istilah - istilah tersebut.

Di awal perkembangannya, struktur pimpinan Muhammadiyah hanya ada Hoofdbestuur dan Bestuur Afdeeling, yang berarti Pimpinan Pusat dan Pimpinan Perwakilan atau cabang dari pimpinan pusat tadi. Pimpinan Pusat berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan keberadaan Afdeeling atau BestuurAfdeeling sendiri tidak jelas berada di tingkat daerah atau wilayah, serta apa dan sampai sejauh mana batas - batas gerakannya. Dalam anggaran dasar yang pertama (yang berlaku dari tahun 1912 - 1914), keberadaan Bestuur Afdeeling itu hanya disebutkan di dalam sebuah tempat di residensi Yogyakarta. Sedangkan pada anggaran dasar yang berlaku pada tahun 1921 - 1934, setelah mendapat izin mengembangkan ke seluruh Nusantara, yang dimaksud dengan ”tempat" adalah mencakup seluruh wilayah di Hindia Nederland.

Dalam perkembangan selanjutnya, "istilah Afdeeling Persyarikatan dalam AD 1941 Fasal 7 diganti menjadi Cabang Persyarikatan" (Yusuf, 2005 : 265), namun demikian kedudukannya masih belum jelas, baru disebutkan di suatu tempat yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Baru pada tahun 1946, yaitu dalam Anggaran Dasar yang berlaku saat itu, selain Pimpinan Pusat dan Cabang muncul juga istilah Ranting Persyarikatan, namun letak dan keberadaannya pun masih samar, hanya disebut di suatu tempat.

Sampai tahun 1951, struktur pimpinan yang terdiri dari tiga tingkatan seperti di atas masih tetap berlaku. Hanya saja dalam Anggaran Dasar hasil keputusan Sidang Tanwir tahun 1951 di Yogyakarta itu sudah ada batas - batas yang jelas terutama antara cabang dan ranting. "Kedudukan group atau Ranting dan Cabang-cabang berada di daerah-daerah sebagai berikut :

a. Group atau Ranting berkedudukan pada tingkat kampung dan kadang-kadang pada awal berdirinya berkedudukan pada tingkatOnderafdeeling.

b. Status Cabang berkedudukan pada daerah afdeeling": (Ibrahim Polontalo, 1995: 90).

Mencermati perkembangan istilah dan struktur organisasi seperti diuraikan di atas, tidaklah mengherankan apabila di Jawa Barat sendiri kemunculan dan kelahiran Muhammadiyah secara resmi dalam sebuah tempat kebanyakan berstatus sebagai Pimpinan Cabang, seperti Cabang Garut yang sampai saat ini dianggap sebagai cabang tertua. Dari Garut kemudian lahir Cabang Muhammadiyah di Tasikmalaya, Cabang Kuningan, setelah itu lahir Cabang Cirebon, Cabang Bandung dan lain - lain. Bahkan masih di Kabupaten Garut, karena maraknya pendirian ranting yang banyak, maka didirikan pula cabang Muhammadiyah Kadungora. Artinya dalam sebuah kabupaten sangat memungkinkan terdapat beberapa cabang. Demikian pula keberadaan sebuah cabang itu tidak harus mencakup satu kabupaten.

Selain ketiga tingkat pimpinan seperti di atas, terdapat pula istilah Konsul yang nampaknya merupakan struktur tidak resmi namun memiliki tugas dan fungsi yang cukup vital dalam pergerakan persyarikatan. Tidak kurang dari A. R. Sutan Mansur yang pernah menjadi Konsul Daerah Minangkabau dan Kyai Mas Mansur yang setelah menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur.

Di Jawa Barat istilah Konsul baru ditemukan pada tahun 1930 setelah berlangsungnya Konferensi Kerja antara Daerah Priangan dengan Daerah Jakarta yang kemudian disebut Konferensi Jawa Barat I. Kegiatan ini dilaksanakan di kota Jakarta dan mengangkat Kartosudharmo sebagai Konsul pertama untuk Jawa Barat. Forum permusyawaratan seperti ini berlanjut beberapa kali, dan sepanjang literatur yang dapat ditemukan diperoleh keterangan bahwa setelah Konferensi I ini pernah dilaksanakan :

1.       Konferensi Muhammadiyah Jawa Barat ke 2 di Kota Garut pada tanggal 9 - 11 Nopember 1935.

2.       Konferensi Muhammadiyah Jawa Barat di Rangkasbitung sekitar tahun 1936 setelah Muktamar Seperempat Abad di Jakarta tahun 1936.

3.       Konferensi Muhammadiyah Jawa Barat ke 7 di Bogor pada tanggal 11- 13 Mei 1940.

4.       Konferensi Muhammadiyah Jawa Barat ke 8 di Tasikmalaya pada tahun 1941.

                Rupanya, pada awal pembentukan konsulat pergerakan Muhammadiyali di Jawa Barat masih banyak menemui hambatan. Buktinya, jarak waktu dari konferensi I ke konferensi II terpaut jauh, selama 5 (lima) tahun. Setelah Konferensi kedua di Garut nampaknya Konferensi itu berjalan tiap tahun, yaitu Konferensi ke III tahun 1936 di Rangkasbitung, ke IV tahun 1937, ke V tahun 1938, dan ke VI tahun 1939 yang dari konferensi ke IV sampai ke VI itu belum diketahui tempatnya, ke VII tahun 1940 di Bogor dan ke VIII tahun 1941 di Tasikmalaya.

Memasuki jaman Pendudukan Jepang, sebagaimana umumnya gerakan lain yang ada di tengah masyarakat, nampaknya Muhammadiyah pun sedikitnya mendapat hambatan yang cukup berarti yang menyebabkan aktivitas Muhammadiyah tidak begitu menonjol kalau tidak dikatakan mengalami kevakuman. Keadaan seperti ini terus berlanjut karena segenap penduduk kemudian disibukkan dengan upaya Belanda untuk kembali menduduki Indonesia melalui Agresi Militer. Keadaan dapat dikatakan pulih ketika memasuki tahun 1950 yang pada waktu itu lahir kembali Jawa Barat sebagai Propinsi yang utuh berdasarkan UU No 11 tahun 1950.

Sejalan dengan pulihnya situasi politik dan keamanan, berdasarkan catatan Mahyudin Kahar pada tahun itu, yaitu tahun 1950 tercatat bahwa H. R. Sutalaksana menjabat sebagai Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jawa Barat sebagai pengganti dari istilah Konsulat/konsul yang hanya berlaku pada masa - masa sebelum kemerdekaan terutama di jaman kolonial Belanda. Hal ini diperkuat oleh keterangan yang tertera dalam buku Kenangan Konferensi Muhammadiyah Daerah Priangan ke VI di Garut yang berlangsung pada tanggal 7 s.d. 10 Nopember 1954. Pada halaman 18 buku tersebut selain ditampilkan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1953 - 1956 dan Susunan Anggota Majelis Perwakilan PP Muhammadiyah Daerah Priangan 1953 - 1956 ditulis pula Susunan Anggota Majelis Perwakilan Propinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Ketua (Wk. P.P.M.)                         H. R. Sutalaksana

2. Penulis/Bendahari                           D. Rasjidi

3. Tabligh                                              K. H. Asnawi Hadisiswojo

4. Pengajaran                                       Suto Adiwidjojo

5. P.K.U.                                                Ahmad Hadidjojo

6. 'Aisjijah                                             Ibu D. Pardjaman

7. Pemuda / H. W.                               A. Malik Syafe'ie

Dengan demikian di luar struktur resmi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang hanya menyebutkan tiga tingkat pimpinan yaitu Pusat, Cabang dan Ranting, sejak tahun 1950 itu dikenal juga istilah Majelis Perwakilan Pusat yang tugas dan fungsinya hampir sama dengan Konsul yang berlaku di masa penjajahan. Salah seorang anggota pimpinan itu tertulis Ibu D. Pardjaman yang menjabat sebagai Ketua Aisyiyah. Hanya saja, Majelis Perwakilan Pusat ini tidak hanya ada di tingkat Propinsi melainkan juga diberlakukan di tingkat keresidenan.

Jawa Barat sendiri, sebagaimana yang berlaku di struktur pemerintahan terbagi ke dalam 5 daerah keresidenan, yaitu Daerah Priangan, Cirebon, Bogor, Banten dan Jakarta yang meliputi Kabupaten/Kotamadya Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Di Daerah Priangan mengutip keterangan dari Mahyudin Kahar, secara berurutan Majelis Perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daerah Priangan dipimpin oleh Asnawi Hadisiswojo (periode 1951 - 1953), H. Adang Affandi (periode 1953 - 1956),                 H. Zainuddin (periode 1956 - 1962), Hambali Ahmad (periode 1962 - 1965) dan              H. Sulaeman Faruq (periode 1965 - 1968). Pada perkembangan selanjutnya, Daerah Priangan ini dibagi dua menjadi Daerah Priangan Timur yang meliputi Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Sedangkan Priangan Barat terdiri dari Kabupaten Bandung, Kotamadya Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

H. R. Sutalaksana sendiri nampaknya berkedudukan sebagai Ketua Majelis Perwakilan Propinsi Jawa Barat berlangsung dari tahun 1950 - 1959. Hal ini didasarkan kepada keterangan dari Mahyudin Kahar bahwa pada tanggal 19 September 1959 telah diselenggarakan Konferensi Majelis Pimpinan Muhammaiyah se Jawa Barat, yang salah satu keputusannya mengusulkan dua orang nama yaitu  H. Adang Affandi dan Ahmad Syihabuddin untuk ditetapkan menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah (MPM) Jawa Barat periode 1959 - 1962. Pada tanggal 25 Oktober 1959 bertempat di Kantor Cabang Muhammadiyah Bandung JI. Karapitan No. 93, Djindar Tamimy atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah melantik susunan pengurus Majelis Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat yang terdiri dari :

Ketua                     : H. Adang Affandi

Wk. Ketua            : Suto Adiwidjojo

Sekretaris              : Mahyudin Kahar

Bendahara            : H. Anda

Anggota                 : H. Zainuddin

  Ahmad Syihabuddin

  Muhammad Fadjri

  Zainal Abidin Syu'eb

  Sulaiman Amir

  Muhktar Sutan Pangulu

Aisyiyah di Jawa Barat, sebelum dibentuk sebagai pimpinan wilayah nampaknya kedudukannya masih berstatus sebagai pembantu pimpinan menyertai pimpinan persyarikatan yang ada dan berlaku saat itu. Ketika Muhammadiyah cabang Garut mendirikan Aisyiyah pada tahun 1925, statusnya masih sebagai pembantu pimpinan dengan sebutan "Bagian" Aisyiyah sejajar kedudukannya dengan bagian tabligh yang sampai saat ini merupakan salah satu unsur pembantu pimpinan dengan istilah Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus.

Dalam lampiran II buku Nyai Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya, mengutip dari Majalah Suara Muhammadiyah No. 2 Shafar 1360 (Maret 1941) tahun ke XXVI diuraikan tentang perwakilan - perwakilan Aisyiyah se Indonesia sampai tahun 1940. Anak judul lampiran tersebut berbunyi "Cabang dan Grup Muhammadiyah yang sudah ada bagian Aisyiyahnya tercatat sampai pada akhir tahun 1940...". Pernyataan ini menunjukan bahwa sampai tahun 1940 Aisyiyah belum berdiri sendiri sebagai Organisasi Otonom Muhammadiyah, tetapi masih sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan. Karena itu, sekalipun dalam majalah "Amal" nomor. 24 yang dikeluarkan oleh Cabang Muhammadiyah Bandung tahun 1937 terdapat sebuah rubrik bernama Gentra Istri yang diberi keterangan bahwa rubrik ini diasuh oleh Aisyiyah Cabang Bandung, bukan berarti bahwa pada tahun 1937, Aisyiyah di Bandung sudah berdiri sendiri sebagai Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah.

Masih dalam buku yang sama, hal 86 disebutkan bahwa "Setelah tahun 1939 yaitu menjelang keruntuhan pemerintah Hindia Belanda `Aisyiyah telah berkembang di seluruh penjuru tanah air. Adapun Cabang - cabang dan Grup Muhammadiyah yang sudah ada Bagian Aisyiyahnya yang tercatat sampai akhir tahun 1940 adalah .....". Dalam redaksi inipun masih sama, bahwa Aisyiyah adalah "bagian" atau pembantu pimpinan. Di Jawa Barat, pada waktu itu sudah terdapat 24 buah cabang/grup Muhammadiyah yang memiliki bagian Aisyiyah. Sedangkan di tingkat pusat, sejak tahun 1927 disebut dengan Majelis `Aisyiyah.

Dalam buku Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah hal 43 - 44 diterangkan bahwa Aisyiyah pernah mandiri, artinya Pimpinan Pusat Aisyiyah dan Muhammadiyah berdiri sejajar. Pada Tahun 1961, Aisyiyah kembali berubah menjadi salah satu Majelis dalam Muhammadiyah. Baru pada tahun 1966, melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1 tahun 1966 Aisyiyah ditetapkan sebagai salah satu Organisasi Otonom Muhammadiyah.

Penyebutan Majelis Aisyiyah terus berlangsung bahkan sampai Muktamar Muhammadiyah ke 36 di Bandung tahun 1965 dinyatakan selesai. Hal ini terbukti ketika menelaah buku semacam laporan penyelenggaraan Muktamar tersebut dengan judul "Selesai Beres Penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke 36 di Bandung". Di halaman awal buku itu, selain terdapat Kata Pengantar dan Sambutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terdapat pula sambutan dari Pimpinan Pusat Aisyiyah dengan judul ”Sambutan P.P. Madjlis `Aisjijah". Pimpinan Aisyiyah yang membuat sambutan itu dimungkinkan adalah Prof. Dra. Baroroh Baried, karena dalam susunan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1962 - 1965 tertulis bahwa Ketua Madjlis Aisjijah adalah Dra. Baroroh Baried. Bahkan, tidak hanya itu, dalam buku "Keputusan Muktamar Muhammadijah ke 36 di Bandung" yang berisi Tanfidz Muktamar tersebut, pada halaman 15 disebutkan bahwa : "Mu'tamar memilih Anggauta2 P.P. Muhammadijah Madjlis `Aisjijah periode 1965 - 1968 dengan susunan sebagai     berikut :

·         Ketua                                     : Dra. Baroroh Baried

·         Wakil Ketua I                        : Siti Aminah Dahlan

·         Wakil Ketua II                       : Alfijah Mohadi

·         Sekretaris I                            : Siti Wasingah Sjarbini

·         Sekretaris II                           : Siti Wasilah Barozi

·         Bendahari I                           : Sri Marjati Mualllif

·         Bendaharai II                        : Nafsijah Amin Sudomo

Dokumen tertua yang berkenaan dengan pimpinan Aisyiyah di Jawa Barat adalah buku ”Kenangan Konperensi Muhammadijah Daerah Priangan ke VI di Garut 7 s.d. 10 Nopember 1954". Pada halaman 18 buku tersebut tertulis Susunan Anggota Pimpinan Pusat, Jawa Barat dan Daerah Priangan. Pada susunan Anggota Majelis Perwakilan Propinsi Jawa Barat yang diketuai oleh H. R. Sutalaksana terdapat Majelis 'Aisyiyah dengan ketuanya Ibu D. Pardjaman. Karena statusnya sebagai Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jawa Barat, maka periodisasinya dimungkinkan sama dengan periodisasi Pusat Pimpinan Muhammadiyah saat itu, yaitu tahun 1953 - 1956.

Selain susunan Anggota Majelis Perwakilan PP. Muhammadiyah Jawa Barat pada halaman 18 itu terdapat pula susunan Anggota Majelis Perwakilan PP Muhammadiyah Daerah Priangan tahun 1953 - 1956 yang dipimpin oleh H. Adang Affandi. Dalam susunan itu salah satunya disebutkan Ketua PAD, yaitu Asma Taib. PAD, di lingkungan Persyarikatan dikenal merupakan singkatan dari Pimpinan Aisyiyah Daerah. Seperti penyebutan pimpinan Muhammadiyah yaitu dengan PMD yang merupakan singkatan dari Pimpinan Muhammadiyah Daerah, PMC dari Pimpinan Muhammadiyah Cabang dan PMW dari Pimpinan Muhammadiyah Wilayah. Hal ini berlaku sebelum lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 tahun 1986 tadi. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 1953 - 1956 Aisyiyah di Daerah Priangan dipimpin oleh Asma Taib, sementara di tingkat lebih atasnya, yaitu di tingkat propinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ibu D. Pardjaman. Susunan lengkap Angggota pimpinan Muhammadiyah pada periode 1953 - 1956 tersebut adalah :

Susunan Anggota Majelis Perwakilan Propinsi Jawa Barat :

1. Ketua (Wk. P.P.M.)                         H. R. Sutalaksana

2. Penulis/Bendahari                           D. Rasjidi

3. Tabligh                                              K. H. Asnawi Hadisiswojo

4. Pengajaran                                       Suto Adiwidjojo

5. P.K.U.                                                Ahmad Hadidjojo

6. 'Aisjijah                                             Ibu D. Pardjaman

7. Pemuda / H. W.                               A. Malik Syafe'ie

Susunan Anggota Majelis Perwakilan Daerah Priangan :

1. Ketua (Wk. P.P.M.)                         H. Adang Affandi

2. Wakil Ketua                                     P. Pardjaman

3. Penulis I                                            N. Muchtar Sutan Panguulu

4. Penulis II                                           R. Moh Kosim

5. Bendahari                                         R . Abdul Latief

6. Ketua Tarjih                                    Iping Zenal Abidin

7. Ketua Tabligh                                  Agus Hakim

8. Ketua Pengajaran                           Suto Adiwidjojo

9. Ketua PKU       H.                            Anda

10. Ketua Hikmah                                              M. S. Kamawidjaja

11.Ketua HW                                       Mahjudin Kahar

12. Ketua PAD                                     Asma Taib

13 Anggota                                           A. Malik Syafeie

Moch. Fadjri

Abdullah Hakim

Kamasasmita

Hamim Tanupradja

Moh. Abbas

 

Keberadaan Wakil Pimpinan Pusat termasuk di dalamnya Aisyiyah baik di tingkat Propinsi Jawa Barat maupun Daerah Priangan adalah merupakan bagian dari ciri Muhammadiyah yang selalu bergerak secara dinamis. Nampaknya, keberadaan Wakil Pimpinan Pusat di tingkat Propinsi dan Daerah itu adalah dalam rangka menyesuaikan struktur pemerintahan yang membagi satu wilayah propinsi ke dalam beberapa keresidenan. Dengan demikian, Wakil Pimpinan Pusat di tingkat Propinsi bertugas untuk membina dan mengkoordinasikan Muhammadiyah se propinsi Jawa Barat. Sedangkan Wakil Pimpinan Daerah Priangan membina dan mengkoordinasi Muhammadiyah se keresidenan Priangan. Di tingkat lebih bawahnya, tingkat pimpinan Muhammadiyah kembali kepada struktur yang baku yaitu Pimpinan Cabang dan Ranting. Demikian halnya dengan keberadaan Aisyiyah. Sekalipun masih berstatus sebagai salah satu unsur pimpinan, di bawahnya terdapat pula perwakilan Aisyiyah di tingkat cabang dan ranting. Mengenai jumlah cabang Aisyiyah di Jawa Barat sampai tahun 1965, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

A. Jumlah Utusan Aisyiyah Jawa Barat pada Muktamar Muhammadiyah ke 36 Tahun 1965 di Bandung :

 

No

Daerah / Keresidenan

Jumlah Utusan

1

Ker. Banten

6

2

Ker. Jakarta

43

3

Ker. Bogor

23

4

Ker. Priangan

38

5

Ker. Cirebon

17

 

Jumlah

127

B. Daftar Nama Cabang Aisyiyah di Jawa Barat Tahun 1965 (Berdasarkan Pembayaran SWO Muktamar Muhammadiyah ke 36 Tahun 1965 di Bandung)

1. Daerah Keresidenan Banten                                     2. Daerah Keresidenan Jakarta

No              Nama Cabang                                               No              Nama Cabang

1                 Kubang Kondang                                         1                 Tangerang

2                 Menes                                                            2                   Karawang

3                 Labuan                                                           3                  Pabuaran

                                                                                            4                 Teluk Jambe

3. Daerah Keresidenan Bogor                                           4. Daerah Keresidenan Cirebon

No              Nama Cabang                                                  No           Nama Cabang

1                 Leuwiliang                                                         1               Cirebon

2                 Bogor                                                                  2               Kuningan

3                 Cianjur                                                               3               Kalitengah

4                 Jasinga                                                                4               Indramayu

5                 Depok                                                                 5               Losari

6                 Sukabumi                                                          6               Jamblang

7                 Cipanas                                                              7               Jatibarang

8                 Jampang Kulon                                                8               Jatiwangi

                                                                                                9               Kadipaten

                                                                                                10             Ciledug

11  Haurgeulis

12  Ketanggungan

13  Sindanglaut

5. Daerah Keresidenan Priangan

No              Nama Cabang                                                 No             Nama Cabang

1                 Bandung                                       &nbs

Shared Post: