'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Syiar
Home » Syiar » Kajian Umum » ASPEK HAK ATAS KESEHATAN PADA DESA HAM - Seri Kriteria Desa Peduli Hak Manusia
ASPEK HAK ATAS KESEHATAN PADA DESA HAM - Seri Kriteria Desa Peduli Hak Manusia
04 Februari 2021 13:13 WIB | dibaca 143
oleh: Inna Junaenah (Sekretaris MHH)

Desa Peduli Hak Manusia terdengar asing dan sangat jauh, padahal sejatinya hal tersebut patut dipahami dan diperjuangkan jika kita ingin mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'Alamin. Pada dasarnya ada beberapa kriteria yang akan dibahas jika kita ingin mewujudkan desa yang peduli pada hak warganya. Untuk itu di sini penulis akan membaginya ke dalam beberapa seri. Seri pertama ditinjau dari aspek kesehatan. Berikut penjelasannya :

 

Walaupun pada substansinya berbagai isu hak asasi manusiamelekat dalam urusan Pemerintahan Daerah yang bersifat wajibmaupun pilihan, berbagai norma, dan standard peran negara terhadap HAM, bahkan rencana aksi yangdibuat mencerminkan bahwa kewajiban negara terhadap HAM akan terlaksana dan menguat jika Daerah berperan. Salah satu komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan adalah menjadikan pemerintah daerah khususnya desa dengan segala potensi yang dimilikinya menjadi subjek pembangunan(Junaenah & Sungkar, 2018).

Gagasan utama dorongan untuk mengusulkan suatu desa peduli hak asasi manusia telah dikemukakan dalam hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Padjadjaran di tahun anggaran 2017-2018.  Diseminasi rasionalisasi bahwa desa dapat menjadi ujung tombak sebagai kesatuan masyarakat lokal untuk turut menciptakan pelaksanaan hak asasi manusia telah diuraikan dalam naskah Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum di tahun 2017. Pemutakhiran utama dari kajian tersebut adalah mengisi ketidaktepatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabuapten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Aspek pengukuran kriteria tersebut terbagi ke dalam indicator struktur, proses, dan hasil. Nampaknya pola serupa merupakan adopsi dari rekomendasi Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights-OHCHR) sebagai panduan implementasi HAM. Panduan itu terutama bagi negara negara pihak yang meratifikasi beberapa instrument hukum internasional di bidang hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam pedoman OHCHR dijelaskan bahwa indicator structural di antaranya adalah untuk mengidentifikasi perangkat hukum dan kebijakan domestic atau lokal apa saja yang tersedia beserta kesenjangannya terhadap penaatan instrument hukum internasional. Aspek ini termasuk juga pelaksanaan kebiasaan setempat yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban terhadap HAM (OHCHR, 2012, p. 87). Dalam pedoman yang sama, indicator proses sebaiknya relevan terhadap dorongan yang bersifat lokal dan kontekstual. Dalam indicator ini dapat beragam dan jika memang dapat dilaksanakan, akan sangat dibutuhkan. Upaya dalam indicator ini bersifat administrative termasuk peran aktif negara dalam pelaksanaan HAM berdasarkan referensi praktek secara global. Untuk itu, dalam indicator ini direkomendasikan untuk terdapatnya identifikasi terhadap kelompok yang akan menerima manfaat. Selain itu, dibutuhkan juga indicator ilistratif untuk program setempat yang sedang berlangsung dalam rangka pelaksanaan HAM. Alokasi anggaran pengarusutamaan HAM merupakan elemen penting dalam pemenuhan indicator proses ini. Indikator yang ketiga adalah Outcome (hasil), yaitu standar perumusan yang relevan dan terukur untuk dapat dicapai oleh kelompok target (OHCHR, 2012, p. 87).

Dengan kombinasi indicator yang direkomendasikan oleh OHCHR besera Permenhukham di atas, perumusan kriteria bagi level desa dapat dikerucutkan dengan penyesuaian terhadap kewenangan yang sudah melekat pada daerah kabupeten/Kota maupun Provinsi. Gagasan lainnya yang mendorong perumusan kriteria desa peduli HAM adalah bahwa isu-isu seputar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TOB) SDGs berfokus di Daerah, yang dalam hal ini desa, selain kelurahan merupakan bagian dari aktualisasinya. Amanat secara keseliruhan dari Undang-Undang tentang Desa juga menjadikan TPB dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dapat didorong melalui penguatan kelembagaandan pemberdayaan masyarakat Desa.Secara keseluruhan, kriteria desa HAM meliputi aspek 1) hak atas kesehatan;2) hak atas pendidikan;3) hak perempuan dan anak;4) hak atas kependudukan;5) hak atas pekerjaan;6) hak atas perumahan yang layak; 7) hak atas lingkungan yang berkelanjutan; 8) hak atas rasa aman; dan 9) penguatan keluarga. Maka dari itu, tulisan singkat ini akan mengawali serial kriteria tersebut dari aspek hak atas Kesehatan.

Dalam bidang hak atas Kesehatan, pedoman dari OHCHR memetakan indicator sebagai berikut:

sumber: OHCHR (OHCHR, 2012, p. 90)

Sementara itu, dari ukuran kuantitatif Permenhukmah mengenai Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM meliputi sebagai berikut:

Sumber: (Permenhukham, 2016)

  

Dari indicator struktur, aspek hak atas kesehatan yang dapat terjangkau dari kewenangan pemerintahan desa adalah upaya untuk membentuk Peraturan Desa yang terkait dengan optimalisasi penyelenggaraan/layanan kesehatan sepanjang kewenangan. Berbagai fasilitas Kesehatan yang sudah berada dalam kewenangan kabupaten/kota dan pemerintah pusat sudah tersedia, misalnya terkait ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu, serta bidan desa. Pada tingkat desa karakter materi peraturan desa dapat berupa rumusan yang dapat menunjang pelaksanaan HAM oleh kabupaten/kota. Misalnya, upaya pembentukan Perdes mengenai pengelolaan Kesehatan reproduksi, yang mendorong sosialisasi pengetahuan masyarakat beserta arahan tentang bagaimana cara mengakses layanan faskes untuk mengantisipasi jika terdapat warga yang menderita masalah kespro berat. Kongkretisasi dari aspek struktur ini adalah landasan Perdes untuk dapat mengalokasikan anggaran pelayanan Kesehatan yang tidak disediakan oleh anggaran Kabupaten/Kota ke dalam prosentaseAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dari indicator proses, Desa dapat secara aktif menopang pelaksanaan kewenangan supra-desa dalam memberikan 1) fasilitasi penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi; 2) Pemutakhiran data Tenaga Dokter, Tenaga Dokter spesialis, Bidan, puskesmas, puskesmas pembantu, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Dapat termasuk ke dalam sub-indikator 1 dan 2, Desa perlu turut menyebarkan pengetahuan mengenai  bahaya kekerasan seksual dan reproduksi serta pilihan-pilihan intervensi Kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebebasan reproduksinya. 3) Program penanggulangan kekurangan gizi dan gizi buruk pada balita; 4) Fasilitasi anak penyandang disabilitas; dan 5) fasilitasi penanganan kesehatan jiwa. Terutama di sub-indikator 3, 4, dan 5, Desa dapat lebih banyak berinovasi mengembangkan program dan kegiatan yang berbasis permasalahan nyata di desanya. Misalnya, pemenuhan kekurangan gizi pada balita dapat ditawarkan melalui program ketahanan pangan berupa menanam bersama tanaman yang relevan, baik di area indvidu yang terbatas maupun komunal. Desa perlu secara aktif mengidentifikasi siapa saja yang menjadi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas untuk dapat dicarikan tawaran kegiatan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak fundamentalnya. Begitu pula, identifikasi terhadap penderita gangguan kesehatan jiwa, supaya perlakuan-perlakuan tradisional seperti memasung penderita dapat berubah menjadi penanganan yang lebih manusiawi dan terkoordinasi.

Dari indicator hasil, diharapkan supaya angka 1) Angka Kematian Bayi (AKABA) per tahun; 2) Angka Kematian Ibu (AKI) per tahun; dan 3) prevalensi kekurangan gizi dan gizi buruk pada Balita; dapat menurun paling tidak, untuk lingkup desa. Indikator ini dapat juga diperluas kepada proposi penurunan perilaku akibat dari gangguan Kesehatan jiwa, seperti kecenderungan menyakiti diri dan orang lain. Pada serial berikutnya akan dielaborasi kriteria desa peduli HAM dari aspek ha katas Pendidikan.

 

REFERENSI

Junaenah, I., & Sungkar, L. (2018). Model Panduan Kriteria Desa Peduli Hak Asasi Manusia dalam Konteks Jawa Barat. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law),4(3), 503-504. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a4

OHCHR. (2012). Human Rights Indicators. United Nations-High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabuapten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, (2016).

Shared Post:
Arsip
Kajian Umum Terbaru
Berita Terbaru